POPULAR Hukum National OPINI Trending

Seluruh Gugatan Pelanggaran Administrasi KPU Kandas di Tangan Bawaslu, Partai IBU Gugat ke PTUN dan Judicial Review di MA

Kantorberita.co.id – Jakarta, Melansir berita di KOMPAS.com ( Seluruh Gugatan Pelanggaran Administrasi KPU Kandas di Tangan Bawaslu (msn.com )  yang ditayangkan juga oleh www.msn.com bahwa, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menolak seluruh laporan partai politik yang gagal lolos pendaftaran Pemilu 2024 karena ketidaklengkapan berkas.

Sebagai informasi, sebelumnya, sembilan partai politik itu adalah Partai Indonesia Bangkit Bersatu (PARTAI IBU), Pelita, Kedaulatan Rakyat (PKR), Bhineka Indonesia (PBI), Negeri Daulat Indonesia (Pandai), Pandu Bangsa, Masyumi, Kedaulatan, dan Reformasi.

 

Mereka menilai KPU RI melakukan pelanggaran administrasi selama pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 berlangsung 1-14 Agustus lalu.

 

Rata-rata dari mereka mengeluhkan hambatan soal Sipol (Sistem Informasi Partai Politik), aplikasi KPU RI untuk menghimpun berkas pendaftaran secara daring, serta mengeluhkan KPU yang dianggap tidak cermat memeriksa dokumen fisik pendaftaran partai.

 

Namun, dalam sidang-sidang putusan sembilan partai politik yang berlangsung terpisah, dalil-dalil mereka tidak dapat dibuktikan.

 

Bawaslu menyatakan KPU telah bekerja sesuai tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur sesuai perundang-undangan.

 

“Mengadili, menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu,” bunyi amar putusan atas 9 laporan partai politik itu.

 

Opsi terakhir di PTUN

Total, terdapat 16 partai politik pendaftar Pemilu 2024 yang berkasnya dikembalikan KPU RI karena tidak lengkap, berbanding 24 partai politik yang lolos.

 

Itu artinya, 16 partai politik itu tidak dapat melanjutkan diri ke tahapan verifikasi administrasi dan gugur dalam upaya ikut Pemilu 2024.

 

Sebanyak 14 dari total 16 partai itu melaporkan KPU ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran.

 

Namun, lima laporan gugur secara prematur dalam sidang pendahuluan karena dianggap tak memenuhi syarat formil dan materiil.

 

Lima partai itu adalah Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa), Pemersatu Bangsa, Karya Republik (Pakar), Berkarya, dan Kongres.

 

Kini 14 partai tersebut, di atas kertas, dipastikan gagal ikut Pemilu 2024. Harapan terakhir adalah melakukan gugatan sejenis lewat jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

Opsi ini bukan tanpa harapan. Pada Pemilu 2019, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB) berhasil ditetapkan belakangan sebagai peserta pemilu atas perintah PTUN yang memenangkan banding kedua partai.

 

Namun, ketika itu, kedua partai mengajukan banding atas putusan Bawaslu setelah dinyatakan tidak lolos di tahap verifikasi faktual (tahapan pascaverifikasi administrasi).

 

Sementara itu, saat ini, persidangan-persidangan di Bawaslu baru memutus dugaan pelanggaran administrasi di tahap pendaftaran.

 

KPU mengaku siap ladeni perlawanan

KPU menyambut baik putusan Bawaslu. Menurut mereka, putusan-putusan itu membuktikan bahwa mereka telah bekerja sesuai prosedur dalam tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024.

 

“Artinya sudah benar apa yang dilakukan oleh KPU dalam proses pendaftaran kemarin. Gitu saja,” kata Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Mochamad Afifuddin, kepada wartawan pada Selasa (13/9/2022).

 

Pria yang akrab disapa Afif itu menuturkan bahwa KPU RI siap meladeni perlawanan berikutnya yang mungkin dilancarkan partai-partai tersebut.

 

Mekanisme yang ada memungkinkan partai-partai tersebut untuk menggugat hal yang sama ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

Afif yakin bahwa KPU RI telah bekerja sesuai prosedur dalam pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 pada 1-14 Agustus lalu sehingga mengaku siap menghadapi risiko digugat kembali ke PTUN

 

“Mau enggak mau kan, harus kita siap hadapi. Semua risiko itu harus dihadapi,” ujarnya.

 

“Yang pasti dari 9 kasus yang naik ke persidangan paling tidak majelis sudah memutuskan tidak ada pelanggaran administrasi sama sekali yang dilakukan KPU. Dan semoga proses ke depannya semakin baik,” ungkap mantan komisioner Bawaslu RI itu.

Partai IBU Bukan hanya Gugat ke PTUN, Tapi juga melakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dr. (Cand.) Erlangga Lubai, SH., MH. yang mewakili Partai IBU sebagai principal dan kuasa hukum Bersama dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Media dan Komunikasi Partai IBU Dharma Leksana, S.Th., M.Si. dalam konferensi persnya mengatakan bahwa Partai IBU hadir untuk membangun INDONESIA SEHARUSNYA.

Erlangga mengatakan,” Saat ini Partai IBU dalam kondisi baik-baik saja, bahkan kita sudah mendaftarkan gugatan ke PTUN untuk menyelesaikan sengketa ini. Dan jauh hari sebelum Bawaslu RI memutuskan sengketa administrasi dengan KPU RI dan menyatakan KPU RI sudah sesuai prosedur, Partai IBU sudah membuat Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan deregister pada tanggal 1 September 2022. Sejak awal kami sudah menduga akan kejadian seperti ini, jadi saya tegaskan bahwa PARTAI IBU tetap berjuang untuk Indonesia Seharusnya. Proses demokrasi harus diperjuangkan. Dan Partai IBU hadir bukan untuk meramaikan, tapi Partai IBU hadir Untuk Menang,” Tegasnya di kantor sekretariat DPP Partai IBU Cempaka Putih Jakarta Pusat (15/09/2022).

Dharma Leksana menambahkan,” Partai IBU dilahirkan untuk menjadi sebuah Partai yang menegakkan keadilan dan pembela kebenaran seperti tertuang dalam Visi dan Misi nya. Menegakkan keadilan dalam pelaksanaannya adalah Taat akan Hukum sebagai pilar negara yang berdasarkan Hukum. Hukum sebagai panglima tertinggi harus dijaga dan dihormati, bukan diacak acak untuk kepentingan sekelompok orang atau golongan. Dan perintah Ketua UMUM Partai IBU Dr. Dr. Zulki Zulkifli Noor, ST., SH., MH.,M.Kn., MM. sangat jelas PARTAI IBU harus berjuang untuk melawan ketidakadilan, menegakkan kebenaran berdasarkan Hukum dan perundangan yang berlaku sebagai roh/spirit negara Republik Indonesia menjalankan fungsinya. Seluruh warga negara berkedudukan sama di depan hukum (equal before the law),” Pungkasnya.

(Adil Sadana/ Red.)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.