Kantorberita.co.id JAKARTA — Di sebuah ruang diskusi yang hangat di Jakarta, isu komunikasi politik kembali mengemuka. Tetapi kali ini, bukan sekadar permainan kata atau adu wacana. Ada kegelisahan yang lebih dalam, mengalir di balik pernyataan Yayasan Garuda Pertiwi Indonesia. Bagi mereka, komunikasi politik bukan hanya seni berbicara. Ia adalah detak interaksi, pergerakan, dan bukti nyata bahwa negara hadir sebelum air bah datang, bukan sesudah korban berjatuhan.
Selama ini, pemerintah sering muncul ketika bencana telah menelan rumah, jembatan, bahkan nyawa. Tetapi pertanyaan yang menggantung di kepala publik terus sama: mengapa negara tidak hadir sebelum itu terjadi? Bagaimana dengan tanggul dan bendungan yang telah dibangun para pendahulu? Apakah perawatannya berjalan?
Sekretaris Jenderal Yayasan Garuda Pertiwi Indonesia, Napitupulu, menyampaikan kegundahan itu dengan nada jernih namun menusuk.
“Tanggul dan bendungan itu buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Dan semua buatan manusia pasti punya cacat, ada masanya. Ada kekurangannya. Nah, tanggul dan bendungan ini bagaimana perawatannya? Yayasan Garuda Pertiwi meminta pemerintah melakukan komunikasi yang baik untuk menjaga dan merawat tanggul dan bendungan sebagai langkah antisipasi agar bencana tidak terjadi lagi,” ujarnya seusai acara bedah buku Manajemen Komunikasi Politik 1 Tahun Pemerintahan Prabowo.
Kepedulian itu bukan basa-basi. Bagi Garuda Pertiwi, tragedi adalah luka kolektif bangsa. Ratusan, bahkan ribuan korban jiwa, hilang begitu saja. Dan setiap bencana, kita kembali menangis. Tetapi tangis tidak memperbaiki tanggul. Duka tidak memperkuat bendungan. Belasungkawa tidak menyelamatkan korban berikutnya.
Ketua Umum Yayasan Garuda Pertiwi Indonesia, Dessi Natalia, menimpali dengan nada lebih dalam.
“Yang kami tawarkan adalah instrumen kelembagaan komunikasi yang tertata. Pemerintah harus punya komunikasi antar-lembaga yang jelas, terukur, dan terkoordinasi. Agar langkah preventif bisa disiapkan sebelum musibah datang. Merawat hutan, merawat bendungan, merawat mangrove, gunung, pantai, dan laut. Itu bagian dari komunikasi yang baik dan menyeluruh.”
Di balik desakan itu, ada satu sinyal besar: negara perlu struktur baru. Kementerian khusus bencana. Lembaga yang mampu mengorkestrasi kementerian lain, dari mitigasi hingga penanganan, dari pencegahan hingga pemulihan.
Karena ancaman itu nyata.
Jika Bendungan Jatiluhur jebol, Jakarta bisa tenggelam. Pusat pemerintahan paralisis. Negara terseret ke dalam kekacauan nasional. Skenario itu bukan imajinasi, melainkan risiko yang mengintip dari balik perawatan yang lalai.
“Sudah hampir 50 tahun sejak era Pak Soeharto bendungan itu dibuat,” ujar Napitupulu kembali mengingatkan. “Harus ada lembaga khusus yang memitigasi dan mengorkestrasi penanganan bencana.”
Namun bencana bukan hanya soal air, tanah longsor, atau gunung meletus. Ada bencana lain yang selalu datang setelahnya: hoaks, video amatir yang menyesatkan, kabar pesimisme yang menyebar lebih cepat daripada evakuasi. Media sosial menjelma angin liar yang menggiring massa dalam kepanikan.
Dalam kondisi itu, pemerintah dianggap kurang gesit.
Kementerian Komdigi diminta tegas membatasi penyebaran hoaks, sekaligus menyiapkan sistem informasi yang jelas, jujur, dan terkontrol.
Kritiknya mengarah pada satu titik: pemerintahan Prabowo belum sepenuhnya mampu mengharmonisasi lembaga di bawah. ****