Kantorberita.co.id Jakarta, 29 April 2026 —
Koordinator Aliansi Pemuda Riau Jakarta, Dhery Perdana Nugraha, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun langsung ke Kota Dumai, Provinsi Riau, guna mengusut dugaan praktik korupsi yang terjadi di sejumlah sektor strategis di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Dhery menilai, dalam kurun waktu 2019 hingga 2026, berbagai kasus yang mencuat menunjukkan adanya indikasi kuat lemahnya tata kelola anggaran dan pengawasan di tubuh Pemko Dumai.
Di sektor PUPR, proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai APBD diduga tidak sesuai spesifikasi dan berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Dengan total anggaran infrastruktur yang dikelola setiap tahun mencapai ratusan miliar rupiah, potensi penyimpangan diperkirakan mencapai Rp10 miliar hingga Rp20 miliar dalam beberapa paket pekerjaan.
Pada sektor BUMD, dugaan korupsi layanan jasa kepelabuhanan yang tengah disidik aparat penegak hukum juga berpotensi merugikan negara dalam jumlah signifikan. Berdasarkan indikasi awal, potensi kerugian negara dari sektor ini diperkirakan mencapai Rp15 miliar hingga Rp25 miliar, mengingat besarnya nilai transaksi jasa dan kerja sama usaha yang berlangsung selama beberapa tahun.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, dugaan korupsi pengadaan fasilitas medis di RSUD Dumai, termasuk proyek Modular Operation Theater (MOT), diperkirakan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp8 miliar hingga Rp12 miliar.
“Jika diakumulasikan, total potensi kerugian negara dari berbagai sektor ini diperkirakan mencapai Rp30 miliar hingga Rp50 miliar. Ini angka yang sangat besar dan tidak bisa dianggap remeh,” tegas Dhery.
Menurutnya, rangkaian kasus ini menunjukkan adanya pola yang berulang dan mengindikasikan kelemahan serius dalam sistem pengawasan serta akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan Pemko Dumai.
Aliansi Pemuda Riau Jakarta menilai bahwa penanganan oleh aparat penegak hukum daerah saja belum cukup untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi tersebut.
“Kami mendesak KPK untuk segera turun tangan, melakukan supervisi, koordinasi, bahkan mengambil alih perkara jika ditemukan indikasi korupsi besar dan terstruktur. Ini penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan independen dan transparan,” ujar Dhery.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu ini dan siap melaporkan secara resmi kepada KPK serta melakukan aksi sebagai bentuk tekanan publik.
“Jangan sampai praktik korupsi terus berulang dan merugikan masyarakat Dumai. Harus ada tindakan tegas tanpa pandang bulu, siapapun yang terlibat harus diproses hukum,” tutupnya.