Kantorberita.co – Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan tanggapan terkait dugaan gangguan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas), yang kabarnya menyebabkan batalnya investasi yang bernilai ratusan triliun rupiah.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal BKPM, Riyatno, menyatakan bahwa pihaknya siap membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para investor.
“Tugas kami adalah untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang dialami oleh investor. Jika ada hambatan, termasuk yang melibatkan ormas, kami akan siap membantu,” ujar Riyatno.
Menurutnya, BKPM akan bekerja sama dengan kementerian, lembaga terkait, serta pemerintah daerah untuk mencari solusi atas permasalahan yang menghambat investasi.
“Apabila ada investor yang mengalami masalah, BKPM akan segera mengundang rapat dengan kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar,” tambah Riyatno.
Terkait dengan dugaan keterlibatan ormas yang menghalangi investasi, BKPM menegaskan bahwa setiap permasalahan akan ditangani melalui dialog bersama dengan semua pihak terkait.
“Jika ada masalah dengan ormas, kami akan mengadakan pertemuan dengan stakeholder terkait dan mencari solusi bersama,” ujar Riyatno.
BKPM juga menekankan bahwa mereka bertanggung jawab penuh dalam mendampingi investasi, dari awal hingga akhir proses.
“Sesuai dengan tugas kami di Kementerian Investasi, kami bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengawal investasi, dari awal hingga akhir. Jika ada masalah dalam prosesnya, kami akan mencari solusinya,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyuarakan keluhannya terkait tindakan ‘premanisme’ yang dilakukan oleh ormas yang mengganggu keamanan dan menghalangi aktivitas produksi di kawasan industri.
Bahkan, beberapa investor telah melaporkan masalah tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Sanny juga mengungkapkan bahwa beberapa pabrik di kawasan industri sempat disegel dan diambil alih oleh ormas, sementara kontainer yang keluar dari pabrik juga diblokir. Ormas tersebut melakukan protes dengan meminta ‘jatah’ terkait pembangunan atau aktivitas pabrik.
“Perusahaan yang memanfaatkan limbah ekonomis di industri cepat sekali terdengar oleh ormas, dan mereka langsung meminta bagian dari proyek tersebut,” kata Sanny.