Kantorberita.co – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat langsung dalam pengawasan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Menurutnya, peran KPK sangat penting mengingat skala besar dan nilai anggaran program ini.
“Karena program ini strategis dan melibatkan anggaran sangat besar, kami minta bantuan KPK untuk memberikan edukasi antikorupsi serta pengawasan sejak awal,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).
Ia menyebut, ada sekitar 80 ribu Kopdes Merah Putih yang akan digerakkan dengan dana mencapai ratusan triliun rupiah.
Estimasinya, jika setiap koperasi menerima Rp 3 miliar, totalnya bisa mencapai Rp 240 triliun.
Untuk itu, Kemenkop akan memperkuat kerja sama dengan KPK dalam bentuk nota kesepahaman (MoU), bahkan mengusulkan agar KPK menempatkan personel dalam tim pelaksana program.
Tujuannya agar pengawasan dan mitigasi risiko bisa dilakukan secara menyeluruh.
Budi Arie menegaskan bahwa program Kopdes Merah Putih yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini harus dijalankan secara transparan dan akuntabel, karena bertujuan membangun ekonomi desa, menyejahterakan masyarakat, serta menghapus praktik rentenir di pedesaan.*