Kantorberita.co – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pendidikan nasional dengan tetap menjalankan program-program prioritas pendidikan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Program Indonesia Pintar (PIP) yang memberikan bantuan sosial untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, serta tunjangan untuk guru non-ASN, baik di sekolah negeri maupun swasta, tetap dijamin dalam anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran (TA) 2025.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu`ti, dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Jakarta pada Rabu (12/2), mengungkapkan bahwa anggaran Kemendikdasmen akan disesuaikan dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengarah pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Abdul Mu`ti memastikan bahwa meski ada efisiensi anggaran, semua program pendidikan utama dan kesejahteraan tenaga pendidik tetap diperhatikan. Anggaran hasil efisiensi akan dipertimbangkan lebih lanjut untuk penggunaannya.
“Penting untuk memastikan program pendidikan dan kesejahteraan guru tetap berjalan dengan lancar,” ujar Mendikdasmen, menambahkan bahwa efisiensi ini tidak akan mengganggu layanan pada unit utama dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.
Kemendikdasmen juga terus memprioritaskan program pendidikan vokasi, pengembangan bahasa daerah, akreditasi sekolah, serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang direncanakan pada November 2025. Selain itu, pembangunan dan revitalisasi sekolah tetap menjadi fokus pemerintah meskipun pengalihan anggaran masih menunggu penyelesaian Inpres.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut baik langkah Kemendikdasmen dalam mempertahankan anggaran untuk mendukung keberlangsungan program prioritas. Ia mengapresiasi bahwa belanja ASN, bantuan sosial, serta kontrak yang sudah berjalan tetap dapat berlanjut tanpa pemotongan.
“Belanja ASN dan Bansos, termasuk PIP, bisa diselamatkan. Program Prioritas Presiden sudah dialokasikan dengan baik,” katanya.
Dengan pemetaan risiko dan mitigasi yang telah disiapkan, Kemendikdasmen optimistis kualitas pendidikan akan tetap terjaga. Mendikdasmen pun menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk belajar dengan baik.
Kemendikdasmen juga akan meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran, memastikan dana difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan dampak positif terhadap mutu pendidikan.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, mengungkapkan bahwa beberapa kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan secara luring, kini akan dilakukan secara daring untuk efisiensi.
“Sebagian lomba dan pelatihan akan dilaksanakan daring, seperti pada masa pandemi COVID-19,” ujar Suharti.
Dia menambahkan bahwa pihak kementerian juga akan menerapkan budaya hidup sederhana di internal, termasuk penerbangan menggunakan kelas ekonomi untuk semua pejabat kementerian.
Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menyatakan dukungannya terhadap usulan Kemendikdasmen. “Kami sepenuhnya mendukung, semoga usulan ini dapat terwujud dan ada tambahan anggaran untuk mencapainya,” katanya.
Muhammad Nur, anggota Komisi X lainnya, juga memberikan dukungan, mengingat pentingnya pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ia mengapresiasi usaha Kemendikdasmen dalam memperjuangkan anggaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas.